New Delhi [India], 23 Maret (ANI): PM Modi, dan timpalannya dari Jepang Fumio Kishida telah menegaskan bahwa India dan Jepang berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat tatanan internasional berdasarkan aturan hukum. Mereka sepakat tentang pentingnya menguraikan gagasan ini dengan jelas pada pertemuan G7 dan G20.
Kedua pemimpin saat makan siang di Delhi pada hari Senin menegaskan bahwa kedua negara akan berkoordinasi erat secara bilateral maupun di G4 untuk mencapai hasil nyata pada reformasi Dewan Keamanan, menurut rilis resmi.
Sehubungan dengan agresi Rusia terhadap Ukraina, Kishida dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa perubahan status quo secara sepihak dengan kekerasan yang melanggar hukum internasional tidak boleh ditoleransi di mana pun di dunia, termasuk di Asia.
Kedua pemimpin juga bertukar pandangan tentang berbagai masalah regional.
Mereka menegaskan bahwa mereka tidak mentolerir upaya apa pun untuk mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan di Laut Cina Timur dan Selatan.
Kedua pemimpin juga bertukar pandangan tentang situasi di Korea Utara dan menegaskan bahwa mereka akan terus bekerja sama dalam menangani Korea Utara, termasuk dalam masalah penculikan.
Mereka bertukar pandangan tentang Sri Lanka dan sepakat untuk bekerja sama secara erat, termasuk dalam masalah utang negara, menurut rilis tersebut.
Kishida pada hari Senin mengumumkan bantuan infrastruktur dan keamanan senilai lebih dari USD75 miliar untuk Indo-Pasifik selama kunjungannya ke India, Nikkei Asia melaporkan.
Janji Kishida dibuat selama pidatonya di sebuah acara yang diselenggarakan oleh think tank Dewan Urusan Dunia India, setelah pertemuan empat mata dengan Modi, di mana ia mengundang pemimpin India untuk menghadiri KTT Kelompok Tujuh di Hiroshima. di bulan Mei.
PM Modi segera menerima, lapor Nikkei Asia.
Menurut Nikkei Asia, bantuan pembangunan baru, yang akan diberikan pada tahun 2030 bersama dengan sektor swasta, datang saat Kishida menguraikan visinya sendiri untuk “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”. Dia memuji mendiang pendahulunya Shinzo Abe dengan mendorong konsep tersebut kembali pada tahun 2016.
Sejak itu, kata Kishida, komunitas internasional telah menyaksikan peristiwa besar yang dapat digambarkan sebagai perubahan paradigma, termasuk pandemi COVID dan invasi Rusia ke Ukraina. Ini mewajibkan “kita untuk menghadapi tantangan yang paling mendasar — mempertahankan perdamaian,” kata pemimpin Jepang itu. (ANI)
Sumber :